
KEPAHIANG// Elmadani.com– Dilansir dari pemberitaan/Kamis.Tanggal 19/Nov 2026, Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat untuk membangun dan memajukan desa, dugaan malah diselewengkan oleh Oknum Kepala desa dan Kaur keuangan Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Provinsi Bengkulu
Dari hasil investigasi awak media di lapangan, diperoleh informasi dan temuan bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, Sistematis, masif dan terencana, mulai dengan melebih-lebihkan harga proyek jauh dari harga yang semestinya, dugaan (Mark,up), hingga nekat memanipulasi laporan anggaran, baik bentuk proyek maupun Dana Ketahanan pangan serta kegiatan lainnya yang semestinya diperuntukkan bagi kemandirian pembangunan dan kemajuan desa
Pasal nya menurut sumber. Beberapa pekerjaan fisik di desa ini sangat miris dan Terindikasi Mark,up harga satuan. Contoh Pembangunan Drainase Prasarana jalan lain, dan kegiatan Program Ketahanan Pangan Serta Kegiatan lainnya Terindikasi Ajang KKN
Dari hasil penelusuran awak media, dugaan pihak Pemerintah desa memang sengaja Memanipulasi serta Mark-Up data seolah-olah program tersebut telah sesuai dengan perencanaan, demi bisa meraup keuntungan pribadi semata
Dugaan Pengelembungan dan Mark,up serta manipulasi laporan penggunaan dana desa tahun 2024 sampai di Tahun 2025 dan melakukan penyelewengan dana desa serta melakukan praktik tindak pidana korupsi, Hal tersebut terungkap saat salah satu tim investigasi bertandang ke rumah Warga desa, Selasa 17 Nov 2026 sekiranya pukul 11.00 WIB Untuk Mengkonfirmasi penggunaan dana desa tahun 2024 dan Tahun 2025 di desa Imigrasi Permu. kecamatan Kepahiang
Adapun yang di Konfirmasi awak media, Untuk penggunaan dana desa di tahun 2024 baikpun Tahun 2025 pambangunan Serta kegiatan lainnya
Menurut Informasi Dari Beberapa Narasumber dan warga Yang Tidak Bisa Disebutkan Namanya, “Bahwa Dari Anggaran yang dikelola oleh pihak Desa Imigrasi Permu. dugaan di jadikan lahan mencari keuntungan pribadi. Seperti conto LPJ APBDes dan Pembangunan MCK serta kegiatan Lainnya
Adapun Hasil temuan membuat warga menduga apa permainan dalam Pengelolaan Anggaran Seperti di Tahun 2024
“Lumbung Desa dll, Senilai Rp57.454.000
“Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier sederhana, Senilai Rp92.790.500
“Peningkatan kapasitas perangkat desa, Senilai Rp19.900.000
“Pembinaan Palang merah Remaja ( PMR ) tingkat desa, Senilai Rp16.700.000
“Drainase, Prasarana jalan lain, Senilai Rp217.612.000
“Fasilitas Jamban Umum MCK Umum dll. Senilai Rp104.265.000
“LPJ APBDes Untuk warga dll. Senilai Rp31.700.000
“RPJMDes/RKPDes dll. Senilai Rp12.350.000
“Pembangunan Batas Patok Tanah Desa. Senilai Rp30.000.000. Dugaan terlalu mar,ap dan tidak sesuai spek dikerjakan dengan Anggaran belanja,Mulai dari kegiatan bangunan dan Program Ketahanan Pangan Tahun 2024 Sehingga banyak Dugaan Ajang KKN
Memasuki di Tahun 2025 dugaan kembali mencuat Seperti Conto tertulis di bawah ini
“LPJ APBDes Untuk warga dll, Senilai Rp73.000.000
“infomasi Lokal desa, Senilai Rp25.879.660
“Lumbung Desa dll, Senilai Rp30.000.000
“Peningkatan Kapasitas perangkat desa. Senilai Rp27.500.000
“Peningkatan Kepala Desa, Senilai Rp17.000.000
“RPJMDes RKPDes dll, Senilai Rp17.500.000
“Pembinaan Palang merah Remaja ( PMR ) tingkat desa, Senilai Rp18.000.000
“Penampungan Bank Sampah dll, Senilai Rp18.000.000
“Drainase. Prasarana jalan lain, Senilai Rp160.357.060.Warga menduga dari Anggaran tersebut, Dugaan di jadikan lahan mencari keuntungan Pribadi oleh Oknum Kepala Desa beserta Kaur keuangan Desa?
“Berikut di tahun 2026 Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat beton volume 31 m/Dan Pembangunan Drainase volume 22m.dengan Nilai Rp61.455.000. dugaan tidak sesuai dikerjakan dengan Anggaran tersebut
“Sehingga, Banyak dugaan yang kami dapatkan melalui data baik pun pakta, kami ber harap agar pihak Aph kabupaten Kepahiang, Segera mengaudit indikasi KKN yang ada di Desa Imigrasi Permu, baik itu adminitrasi hingga fisik dan kegiatan insentif lainnya
Secara Umum, Dana Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, yang diamanahkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Selain Itu perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dimana Ada Ancaman Pidana Bagi Orang yang Menyalahgunakan, yang berakibat dapat Merugikan Keuangan Negara
Hingga berita ini diturunkan. Pihak Pemerintah Desa Imigrasi Permu Maupun Kepala Desa, Belum Memberikan Keterangan Resmi, Terkait Dugaan yang Beredar di Tengah Masyarakat (***)