
KEPAHIANG – Dilansir dari Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat untuk membangun dan memajukan desa, dugaan malah diselewengkan oleh Oknum Kepala desa dan Kaur keuangan Desa KUTO REJO, Kecamatan KEPAHIANG, Kabupaten KEPAHIANG. Provinsi Bengkulu, 19/Nov/2026
Dari hasil investigasi awak media di lapangan, diperoleh informasi dan temuan bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, Sistematis, masif dan terencana, mulai dengan melebih-lebihkan harga proyek jauh dari harga yang semestinya, dugaan (Mark,up), hingga nekat memanipulasi laporan anggaran, baik bentuk proyek maupun Pengadaan Lampu jalan dan kegiatan lainnya yang semestinya diperuntukkan bagi kemandirian pembangunan dan kemajuan desa
Pasal nya menurut sumber. Beberapa pekerjaan fisik di desa ini sangat miris dan Terindikasi Mark,up harga satuan. Contoh jalan Usaha Tani Tahun 2023 dengan Nilai Rp 141.548.500.Lanjut di Tahun 2024 Lokasi Proyek Satu tempat. Pembangunan Jalan Lapis Pondasi( Telford ) dengan Nilai Rp 365.988.000 Volume 860 m x 3 m dan Pengadaan Lampu jalan Tenaga Surya, Senilai Rp162.000.000 tahun 2023 Lanjut di tahun 2024 Senilai Rp121.500.000, dan pada tahun 2025 Kembali Kegiatan yang sama, Senilai Rp185.500.000 Serta Dana Program Ketahanan Pangan. Dugaan meraup fee Sebesar 2 juta lebih per titik sejak tahun 2023 Hangga tahun 2025
Dari hasil penelusuran awak media, dugaan pihak Pemerintah desa memang sengaja Memanipulasi serta Mark-Up data seolah-olah program tersebut telah sesuai dengan perencanaan, demi bisa meraup keuntungan pribadi semata
Dugaan Pengelembungan dan Mark,up serta manipulasi laporan penggunaan dana desa tahun 2023 hingga tahun 2025 dan melakukan penyelewengan dana desa serta melakukan praktik tindak pidana korupsi, Hal tersebut terungkap saat salah satu tim investigasi bertandang ke rumah Warga desa, Rabu 18/Nov 2026 sekiranya pukul 11.00 WIB Untuk Mengkonfirmasi penggunaan dana desa tahun 2023/2025 di desa Kuto Rejo. kecamatan Kepahiang
Menurut Informasi Dari Beberapa Narasumber dan warga Yang Tidak Bisa Disebutkan Namanya, “Bahwa Dari Anggaran yang dikelola oleh pihak Desa Kuto Rejo. dugaan di jadikan lahan mencari keuntungan pribadi Semata
Informasi kegiatan di tahun 2023 dengan Pagu Rp838.810.000 Serta rincian kegiatan dugaan di jadikan lahan mencari keuntungan pribadi
- Drainase, Prasarana jalan lain, Senilai Rp158.957.250.
- Energi Alternatif tingkat Desa, Senilai Rp162.000.000.
- LPJ APBDes Untuk warga dll. Senilai Rp35.070.700.
- Lumbung Desa dll. Senilai Rp166.085.157.
Lanjut di tahun 2024 dengan Pagu Rp891.438.000. dan rincian kegiatan
- Pengerasan jalan Usaha Tani. Senilai Rp394.185.000.
- Energi Alternatif tingkat desa. Senilai Rp121.500.000.
- Operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa. Senilai Rp26.736.000.
- Pembangunan Batas Patok Tanah Desa. Senilai Rp30.000.000.
- RPJMDes RKPDes dll. Senilai Rp25.000.000.
- LPJ APBDes Untuk Warga dll. Senilai Rp46.538.100.
- Pengelolaan koperasi KUD/UMKM. Senilai Rp17.414.000.
Memasuki di tahun 2025 Pagu Rp856.866.000. rincian kegiatan diduga ajang KKN berjemaah
- Energi Alternatif tingkat desa. Senilai Rp185.500.000.
- Pembuatan rambu-rambu di jalan desa. Senilai Rp19.953.500.
- LPJ APBDes Untuk warga dll. Senilai Rp60.081.220.
- Drainase, Prasarana jalan lain. Senilai Rp116.269.100.
- RPJMDes RKPDes dll. Senilai Rp15.425.000.
- Peningkatan kapasitas perangkat desa. Senilai Rp21.000.000.
- Peningkatan Kapasitas kepala desa. Senilai Rp15.000.000.
- Pelatihan Bimtek Pengenalan teknologi Tepat guna untuk Pertanian peternakan. Senilai Rp26.106.700.
- Lumbung Desa dll. Senilai Rp102.823.920.
Sehingga, Banyak dugaan yang kami dapatkan melalui data baik pun pakta, kami ber harap agar pihak APH beserta instansi lainnya di kabupaten KEPAHIANG, Segera mengaudit indikasi KKN yang ada di Desa Kuto Rejo, baik itu adminitrasi hingga fisik maupun Pengadaan Lampu jalan dan Dana Ketahanan pangan
Secara Umum, Dana Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, yang diamanahkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Selain Itu perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dimana Ada Ancaman Pidana Bagi Orang yang Menyalahgunakan, yang berakibat dapat Merugikan Keuangan Negara??
Hingga berita ini disusun, pemerintah desa Kuto Rejo maupun pihak-pihak lain yang disebut belum memberikan keterangan, Ruang hak jawab dan klarifikasi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang,undangan dan kode etik jurnalistik
( ***)