Muaro Jambi – Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi dalam waktu dekat akan mengusulkan Sub Jasa Kontruksi menjadi Bidang Jasa Kontruksi tersendiri.
Hal ini sesuai dengan amanat UU No 09 Tahun 2015 bahwa Pemda dan seluruh Peraturan kegiatan Pembinaan Kontruksi masuk ke dalam Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.”Ini berarti adanya kewajiban Pemda untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah OPD Sub Urusan Jasa Kontruksi.
Makanya dalam waktu dekat ini akan kami usulkan Nomenklaturnya,” kat Yultasmi Kadis PUPR Muaro Jambi saat dikonfirmasi Jum’at (11/03/22).
Dengan menjadi Bidang tersendiri, maka akan terdapat pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penananganan jasa kontruksi (Desentralisasi) yang membutuhkan sinergitas antar pihak dalam pelaksanaannya.
Sesuai Peraturan yang berlaku, kedepannya, setiap Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) maupun Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKKK) maupun Sertifikat Badan Usaha (SBU).
Kata Dia, TKK dan SKKK dapat dibentuk oleh Asosiasi Profesi BUJK terakreditasi yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.Karna nya, Kementerian PUPR telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi (SKKK) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Lisensi dan Surat Edaran Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) melalui Lembaga Sertifikat Badan Usaha (LSBU).”Jadi, melalui peraturan tersebut saya akan mengusulkan untuk perubahan Nomenklatur.
Kalau sekarang Urusan Jasa Kontruksi di Dinas PUPR masih setingkat Kasubsi. Nah kedepannya, akan saya usulkan perubahan Nomenklatur nya ke Bagian Ortala, agar Jasa Kontruksi menjadi Bidang tersendiri. Saat ini prosesnya masih dalam tahap konsultasi,” tandasnya. (RH)