Elmadani.id | Lebong_Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen mengingatkan kepada masyarakat agar tidak panik dan membeli minyak goreng sesuai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di daerah, DPRD meminta Dinas terkait mengatur distribusi ke Kabupaten Lebong.
Himbauan kepada masyarakat disampaikan saat ditemui Media Siber Elmadani.id, beberapa waktu laolu diruang kerjanya
Dijelaskan Carles sapaan [akrab Carles Rosen Ketua DPRD Lebong-Red), berpesan kepada masyarakat jangan panik buying dan membeli Mogor secukupnya sesuai kebutuhan. Sebab berdasarkan pemantauan, dinas terkait juga media memperoleh informasi ada beberapa warga yang mencoba memborong membeli di beberapa toko.
“Itukan sulit mengawasi, apabila mereka datang beramai-ramai bersama keluarganya. Meskipun sudah dibatasi 1 orang cukup 1 atau 2 liter saja,” tegasnya.
Dalam pertemuan silaturrahmi Media ini dengan Ketua DPRD Lebong, dijelaskan ada 2 solusi bagi dinas terkait dihasilkan yaitu solusi jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek meningkatkan pengawasan dan berupaya memenuhi stok kebutuhan minyak goreng serta mengatur pola distribusi dilapangan.
“Ini tentu kita minta kepada pemerintah khususnya Disperindagkop untuk mengawasi pola distribusinya sampai ke masyarakat dari distributor-distributor,” ungkap politisi Carles.
Untuk jangka panjang dikatan Carles, mendorong Pemprov Bengkulu melalui Biro Ekonomi sebagai leading sector, untuk mengkaji kedepannya dengan membangun investasi refinery. Refinery ini, CPO yang dihasilkan diproduksi menjadi minyak goreng siap konsumsi. Apalagi Bengkulu sebagai penghasil CPO yang cukup besar dengan produksi perbulan itu sekitar kurang lebih 35 ribu liter ton.
“Pemerintah terus mendorong pemerataan distribusi minyak goreng di seluruh Indonesia, mengingat pasokan sebenarnya sudah cukup melimpah,” kata pria yang juga Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Lebong itu kepada Elmadani.id, pada Kamis (17/3).
Ia menyebutkan panic buying akan membuat produksi dan distribusi minyak goreng terus terasa kurang di pasaran.
“Bagaimana pun juga, kapasitas produksi minyak goreng kan terbatas dan tidak sebanding dengan pembelian masyarakat, apalagi kalau panic buying yang akan mengambil banyak stok di pasar,” tuturnya.
“Saya mengajak kepada masyarakat untuk berbelanja dengan bijak yaitu membeli minyak goreng secukupnya saja agar kebutuhan tetap terpenuhi dengan baik, maka marilah bersama kita kawal upaya-upaya untuk mengendalikan harga jual barang-barang kebutuhan masyarakat untuk masyarakat yang lebih sejahtera,” Ungkap Carles.
“Seyogianya untuk tidak panik dalam membeli minyak goreng banyak-banyak di toko-toko, minyak goreng di toko itu ada, namun jangan panik sehingga membeli banyak,”katanya.
Namun demikian, Carles juga menawarkan solusi jika ada kondisi distribusi minyak goreng tersendat sehingga lambat ada di toko.
“Apabila tidak ada minyak goreng di toko, ya berkenan untuk membuat minyak goreng kelapa, karena kelapa di Lebong ini cukup banyak,”tandas Carles.
Selain itu, Carles juga mewanti-wanti kepada para penjual dan masyarakat lainnya yang kebetulan punya akses terhadap penjualan dan pendistribusian minyak goreng untuk tidak melakukan penimbunan.
“Tolong untuk tidak menimbun (minyak goreng), tidak menahan minyak goreng tersebut dengan dalih untuk mungkin nanti apabila mahal akan dijual kembali, itu namanya menimbun, tidak boleh dan dilarang, itu menyebabkan kelangkaan yang ada,”jelas Carles.
“Tolong untuk membuat minyak goreng, sehingga kita menambah kuota yang ada, tidak mengurangi kuota yang ada, kalau kita membeli dari minimarket atau dari pasar dengan maksud ingin berbagi, itu menyebabkan kurangnya kuota bagi masyarakat, lebih baik kita membuat minyak goreng dan memberikan kepada masyaraat atau menjualnya dengan harga yang murah kepada masyarakat itu lebih baik karena menambah kuota yang ada,”jelas Carles.
“Nah kita juga ingin ada beberapa pola yang kita tawarkan baik itu investasi murni maupun investasi yang sifatnya kelembagaan BUMD dalam hal ini Perseroda yang penyertaan modal dengan pihak lain, baik pihak asing maupun swasta maupun dengan pemerintah. Kita harapkan konsep-konsep ini, sudah disiapkan sejak dini untuk kedepannya karena ini sesuai dengan tema RKPD untuk tahun berikutnya 2023 mendorong industrisasi berbasis sumber daya lokal,” tutup Carles.[Senja/Adv]