Elmadani.id | Mukomuko_ Saat membuka Rakor, Mendagri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian menegaskan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa kunci pemanganan inflasi indonesia mesti serempak seperti penanganan Covid-19, Penanganan inflasi adalah agregat kerja pusat dan daerah seperti contoh kita menangani covid-19.” tegas Tito.
Untuk dikatahui, bahwa Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94% (year on year). Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Uni Eropa di 8,9%, Amerika Serikat di 8,5%, bahkan Inflasi Turki yang mencapai 99%.
Dengan demikian, agar inflasi Indonesia terkendali, Presiden mengingatkan jajaran terkait untuk bekerja sama. Presiden meyakini Pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3%, jika seluruh kepala daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
Tito juga menyampaikan sedikitnya ada enam upaya konkret pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah.?Pertama adalah melaksanakan operasi pasar murah, kedua Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, dan ketiga kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
Inflasi secara nasional tercatat berada di angka 5,51 persen. Tito berharap agar daerah segera menekan angka inflasi, sehingga bisa turun di bawah angka nasional. “Target nasional 3 persen di tahun ini. Kita harus bekerja lebih keras lagi,” kata Tito. Ia mengatakan kerja keras pemerintah daerah sangat diperlukan melalui berbagai rangkaian intervensi.
“ Untuk itu Saya ingin Bupati, Wali kota, Gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan TPIP. Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik yang menyebabkan inflasi.” pinta Tito
Rakor bersama Kemendagri tersbut dilaksanakan di Aula Media Center Diskominfo Mukomuko, Senin, 6 Maret 2023.
Kendati demikian, pada Rakor kali ini juga terungkap, bahwa masih terdapat 173 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum sama sekali melakukan upaya konkrit dalam melakukan pengendalian inflasi.
Wakil Bupati Mukomuko, Wasri ketika ditemui, menyampaikan bahwa 173 Pemda itu tidak termasuk Kabupaten Mukomuko. Khusus untuk pengendalian inflasi sesuai dengan kewenangan daerah, Pemkab Mukomuko telah melaksanakan beberapa kegiatan, termasuk pasar murah dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya.
‘’Ya masih ada daerah yang belum melaksanakan upaya konkrit, dan kita tidak termasuk dalam data itu,’’ kata Wabup Wasri.
Disisi lain, di momen Ramadhan sekaligus menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang, Pemkab Mukomuko juga berencana melaksanakan kegiatan operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
‘’Sesuai dengan rencana, Pemda kita juga akan melaksanakan kegiatan operasi pasar. Dalam rangka pengendalian inflasi dan lonjakan harga barang kebutuhan di momen Ramadhan dan lebaran,’’ pungkasnya.
Dalam kesempatan itu peserta rapat menyampaikan berbagai usulan, saran dan gerakan guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Mukomuko diantaranya Dishub akan menurunkan Tim untuk bersama memonitoring potensi inflasi di kabupaten Mukomuko, Selanjutnya Kominfo siap untuk mempublikasikan segala bentuk informasi tentang perkembangan inflasi di Kabupaten Mukomuko.
sementara itu Wakil Bupati Wasri, menyampaikan semua usulan itu harus segera dilakukan guna menekan angka Inflasi dikabupaten Mukomuko. Ia berharap agar stake holder terkait seperti forkopimda, instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah l dapat segera berkonsolidasi pula untuk merealisasikan program terkait guna mengendalikan Inflasi di Kabupaten Mukomuko .[Munawir/Adv]