APH Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Oleh Kaur keuangan beserta Kepala Desa.Tahun 2024-2026

Kepahiang– Dilansir dari pemberitaan/ Sabtu.Tanggal 16/Nov 2026, Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat untuk membangun dan memajukan desa, dugaan malah diselewengkan oleh Oknum Kepala desa beserta Kaur keuangan Desa Pagar gunung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Provinsi Bengkulu
Dari hasil investigasi awak media di lapangan, diperoleh informasi dan temuan bahwa dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, Sistematis, masif dan terencana, mulai dengan melebih-lebihkan harga proyek jauh dari harga yang semestinya, dugaan (Mark,up), hingga nekat memanipulasi laporan anggaran, baik bentuk proyek fisik dan Pengadaan Lampu jalan tenaga Surya maupun Dana Ketahanan pangan yang semestinya diperuntukkan bagi kemandirian pembangunan dan kemajuan desa

Pasal nya menurut sumber. Beberapa pekerjaan fisik maupun Pengadaan di desa ini sangat miris dan Terindikasi Mark,up harga satuan. Contoh Pengadaan Lampu jalan dan Dana program Ketahanan pangan,baik bentuk kegiatan lainnya Terindikasi Ajang KKN berjemaah
Dari hasil penelusuran awak media, dugaan pihak Pemerintah desa memang sengaja Memanipulasi serta Mark-Up data seolah-olah program tersebut telah sesuai dengan perencanaan, demi bisa meraup keuntungan pribadi semata

Dugaan Pengelembungan dan Mark,up serta manipulasi laporan penggunaan dana desa tahun 2024/2025 dan melakukan penyelewengan dana desa serta melakukan praktik tindak pidana korupsi, Hal tersebut terungkap saat salah satu tim investigasi bertandang ke rumah Warga desa, Jum,at 13 Nov 2026 sekiranya pukul 11.00 WIB Untuk Mengkonfirmasi penggunaan dana desa tahun 2024/2025 di desa Pagar gunung. kecamatan Kepahiang

Adapun yang di Konfirmasi awak media, Untuk penggunaan dana desa di tahun 2024 dengan Pagu Rp849.919.000. dengan rincian kegiatan Pengadaan Serta kegiatan lainnya
- Energi Alternatif tingkat desa,Total Rp196.105.000.
- Drainase, Prasarana jalan lain,Total Rp76.900.000.
- Jembatan milik Desa,Total Rp41.540.000.
- Peningkatan Pengerasan jalan Usaha tani,Total Rp71.615.000.
- Pemeliharaan jalan Usaha tani,Total Rp42.937.000.
- Jalan Lingkungan permukiman gang,Total Rp159.135.000.
- Pemeliharaan jalan Lingkungan permukiman gang,Total Rp53.100.000.
Menurut Informasi Dari Beberapa Narasumber dan warga Yang Tidak Bisa Disebutkan Namanya, “Bahwa Dari Anggaran yang dikelola oleh pihak Desa Pagar gunung.baik tahun 2024/2025 dugaan di jadikan lahan mencari keuntungan pribadi” Seperti conto Pembangunan fisik baik pengadaan Lampu jalan serta Dana Program Ketahanan Pangan

informasi di tahun 2025 dengan Pagu Rp619.721.400. Dugaan kembali pada kegiatan Pengadaan Lampu jalan baik dana Program ketahanan pangan di jadikan lahan mencari keuntungan pribadi,Oleh Oknum kaur keuangan beserta kepala desa
- Energi Alternatif tingkat desa,Total Rp135.000.000.
- Lumbung Desa dll,Total Rp169.788.550.
- Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga Miskin dst,Total Rp57.600.000.
- Drainase Prasarana jalan lain,Total Rp134.975.000.
- Pemeliharaan jalan Desa,Total Rp86.160.000.
Turut menuai Kecurigaan”Warga menduga adanya permainan dalam pembelanjaan barang yang mengakibatkan, dugaan Cashback hingga puluhan juta rupia
memasuki tahun 2026 dengan Pagu Rp296.353.000. informasi kegiatan dugaan kembali mencuat pada kegiatan fisik
- Japan Lingkungan Permukiman gang,Total Rp128.770.000.
- Rehabilitasi peningkatan Pengerasan jalan Desa,Total Rp96.990.000.
Diduga menjadi ajang penyelewengan. Sumber masyarakat menduga ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum
Sehingga, Banyak dugaan yang kami dapatkan melalui data baik pun pakta, kami ber harap agar pihak APH kabupaten Kepahiang, Segera mengaudit indikasi KKN yang ada di Desa Pagar gunung, baik itu adminitrasi hingga fisik serta pengadaan Lampu jalan dan dana ketahanan pangan, terhitung sejak tahun 2024 hingga Tahun 2026
Secara Umum, Dana Desa digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015, yang diamanahkan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
Selain Itu perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dimana Ada Ancaman Pidana Bagi Orang yang Menyalahgunakan, yang berakibat dapat Merugikan Keuangan Negara
Dan jika pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka sipelaku akan disanksi melanggar Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 4d, Yang Isinya PNS atau ASN yang melakukan Tindak Pidana Diberhentikan Tidak Dengan Hormat
Karena Dihukum Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Ketentuan Hukum Tetap, Juga Tercantum dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pasal 286 dan 287 dan PP Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Sipil
Hingga berita ini diturunkan. Pihak Pemerintah Desa Pagar gunung Maupun PJ Kepala Desa, Belum Memberikan Keterangan Resmi, Terkait Dugaan yang Beredar di Tengah Masyarakat ( ANDHIKA )