Elmadani.id | Kaur-Menteri Dalam Negeri RI H. Tito Karnavian melalui Direktur Bina Pembangunan Daerah (Bangda) DR. Teguh Setyobudi, M. Pd mendorong percepatan pemenuhan data koperasi, UKM dan kewirausahaan disetiap daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program seluruh Kementerian dan Lembaga di pusat maupun di setiap daerah. Hal ini disampaikan beliau saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tentang Fasilitasi Percepatan Pemenuhan Data Koperasi, UKM dan Kewirausahaan di Jakarta Rabu (26/10/2022).
Kegiatan ini juga diikuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur secara Virtual melalui Zoom Meeting yang dihadiri Oleh Bupati Kabupaten Kaur H. Lismidianto, M.H yang diwakili Oleh Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim, S.T yang didampingi Oleh Kepala Dinas Perindagkop UKM Kabupaten Kaur Agusman Efendi, M.M. Bertempat di Aula lantai III Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
Dalam sambutanya Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengatakan bahwa betapa pentingnya pemenuhan data dalam setiap kementerian dan kelembagaan dalam menjalankan program – program strategis di pusat maupun di seluruh daerah.
” Melalui rakor ini kita dapat mengetahui keakuratan dan keseragaman data dari kementerian atau lembaga seperti data jumlah koperasi, UMK dan Usaha ataupun pelaku usaha yang ada disetiap daerah,” ujar Teguh.
Selain itu beliau juga mengungkapkan salah satu maksud dan tujuan dari rakor ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak jumlah koperasi, pelaku UMKM, jenis usaha dan pelaku usaha yang ada di daerah masing-masing.
” Saya harap seluruh pimpinan daerah Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera memerintahkan Dinas terkait agar segera melakukan pendataan dan pemutakhiran data terkait data Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang ada di daerahnya masing – masing secepatnya,” ungkapnya.
Dengan adanya sinkronisasi data yang up date dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat akan membantu pemerintah pusat dalam memetakan daerah – daerah mana saja yang tingkat pembangunannya cepat, sedang dan lambat. Setelah data – data tersebut diketahui maka pemerintah pusat akan mencari apa faktor lambannya tingkat pembangunan disuatu daerah untuk dicarikan solusi cara mengatasinya bersama,” kata Ditjen Bangda diakhir sambutannya.
[MC/Mardi]