Elmadani.id_Di berbagai daerah di luar Pulau Jawa — seperti Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah — ribuan anak masih terpaksa mengubur mimpi sekolahnya sejak dini. Data GoodStats per 2023 mencatat jumlah anak tidak bersekolah mencapai 255.835 di Sumut, 103.731 di NTT, dan 142.274 di Papua Tengah. Fakta ini menegaskan ketimpangan pendidikan yang kontinu hingga dekade ini.
Michael F. Umbas, dalam kolom detikNews (1 Juli 2025), menyebut program Sekolah Rakyat sebagai “janji paling manusiawi” dari Presiden Prabowo Subianto—upaya nyata agar tak ada anak miskin yang tertinggal hanya karena lahir dari keluarga kurang mampu. Proposal ini masuk sebagai langkah memperbaiki ketimpangan pendidikan yang sebagian besar berakar di akar rumput.
Berdasarkan CNN Indonesia, program ini ditujukan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah berasrama milik negara ini menargetkan jenjang SD–SMA, dimulai pada 14 Juli 2025, dengan 100 unit sekolah yang akan menampung hingga 395 rombongan belajar.
Tujuan utamanya bukan sekadar membuka ruang pendidikan, tetapi membentuk sistem pendidikan holistik: kurikulum berpadu pembelajaran karakter dan vokasi, asupan gizi, tempat tinggal, serta lingkungan sekolah yang aman dan inklusif . Ini bukan inisiatif parsial, melainkan benang merah dari visi besar negara membongkar kemiskinan dari akar.
Namun sejarah banyak menunjukkan tantangan besar. Birokrasi yang rumit, korupsi anggaran, dan minimnya insentif untuk guru di daerah terpencil kerap mereduksi efektivitas program serupa. Umbas menegaskan bahwa kalau hanya bersifat simbolik dan kurang detail operasionalnya, Sekolah Rakyat bakal mudah pupus seperti inisiatif serupa sebelumnya.
Selama ini, anak-anak di keluarga miskin tidak hanya berhenti sekolah karena belum ada biaya pendidikan formal, tapi juga terbentur biaya tidak langsung—seperti seragam, buku, alat tulis, hingga uang transportasi. Biaya ini kerap tidak diperhitungkan dalam kebijakan “gratis”.
Karena itu, konsep Sekolah Rakyat mengedepankan intervensi total: setiap anak mendapat fasilitas lengkap, mulai dari board-and-lodging, gizi seimbang, hingga pelatihan keterampilan sesuai potensi daerah. Umbas menegaskan, hal ini memberi anak desa peluang nyata untuk tumbuh sebagai inovator lokal atau pemimpin desa, bukan cut-and-run ke kota.
Sebagaimana disampaikan Menteri Sosial dan Sekretaris Kabinet saat peninjauan infrastruktur di Jakarta Timur (29 Juni 2025), Sekolah Rakyat dirancang “tidak hanya untuk mencerdaskan, tetapi menyelamatkan masa depan anak-anak yang selama ini terkunci dalam siklus kemiskinan”.
Program ini juga didukung lintas kementerian—PU untuk bangunan fisik, Kemensos untuk asrama dan gizi, serta BUMN dalam pengadaan fasilitas pendidikan. CNN Indonesia mencatat bahwa pada saat peluncuran tahap pertama, infrastuktur sudah mencapai 88%.
Secara global, UNESCO menyatakan bahwa pendidikan berkualitas adalah “penyamarataan paling kuat dalam memutus kemiskinan antargenerasi” . Prabowo — yang berbicara langsung pada masyarakat miskin melalui gagasan ini — berhasil merangkai program jangka panjang yang idealnya bisa mirip legacy pendidikan seperti program untuk daerah terpencil di Eropa dan Amerika Latin.
Namun, tantangannya besar: apakah lulusan Sekolah Rakyat kelak akan diakui setara dengan lulusan sekolah umum? Apakah kurikulum vokasi mereka tersambung dengan dunia kerja dan melanjut ke perguruan tinggi? Jika tidak ada sertifikasi kompetensi dan jembatan karier, sekolah ini akan gagal mewujudkan mobilitas sosial.
Selain itu, kesinambungan program sangat penting. Pendidikan tidak cukup diluncurkan dalam periode pemerintahan semata—ia butuh dukungan lintas periode, agar sistematis, terukur, dan dibakukan. Institusionalisasi adalah kata kunci.
Jika terbukti berhasil, Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu legasi paling berdampak dari pemerintahan Prabowo. Bukan hanya sebagai pesan simbolis, tetapi perubahan struktural nyata dalam memberi peluang pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang selama ini ‘dibisukan oleh kemiskinan’.
Anak-anak dari kampung dan pinggiran kota akhirnya akan memegang pena, bukan untuk menulis tugas sekolah saja, tetapi juga untuk menulis ulang takdir mereka. Dan jika sejarah mengingat Prabowo bukan hanya sebagai pemimpin militer dan politikus kuat, tetapi juga sebagai pembuka gerbang harapan nyata, maka Sekolah Rakyat akan menjadi saksi dari perubahan itu.*
Penulis adalah Dosen Universitas Bung Hatta