Mukomuko, 9 November 2026 — Enam tahun bukan waktu yang singkat. Enam tahun pula warga Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, harus berjalan di atas ketidakpastian dan bahaya yang terus mengintai setiap harinya. Jalan Pondok Lama, urat nadi kehidupan ribuan warga yang dilalui setiap saat — untuk beribadah, bekerja, beraktivitas — justru semakin memburuk dari hari ke hari, seakan tak terlihat oleh siapa pun yang memegang kendali pembangunan daerah ini.
Kekecewaan masyarakat kini telah berubah menjadi keprihatinan yang mendalam sekaligus kemarahan yang tertahan. Setiap tahun pajak dibayarkan tepat waktu, kewajiban warga dipenuhi tanpa alasan, namun ketika menengok ke arah pembangunan di lingkungan mereka, yang tampak hanyalah jalan berlubang, bahu jalan yang amblas tanpa pengaman, dan saluran air yang rusak parah.
“Kami membayar pajak setiap tahun dengan tertib, tetapi di mana hasilnya untuk jalan kami? Sudah bertahun-tahun kami ajukan ke Musrenbang, namun usulan itu seolah hilang ditelan bumi. Apakah kami bukan bagian dari masyarakat Mukomuko? Atau memang sengaja dikorbankan demi kepentingan lain yang jauh lebih lantang suaranya?” tegas salah satu tokoh masyarakat, suaranya bergetar menahan kecewa.
ENAM KALI DIAJUKAN, ENAM KALI MENGHILANG TANPA JEJAK
Fakta yang paling memprihatinkan sekaligus mengagetkan terungkap jelas dari penelusuran awak media: usulan perbaikan Jalan Pondok Lama telah disampaikan secara resmi melalui forum Musrenbang enam tahun berturut-turut. Enam kali warga menyampaikan kebutuhan yang mendasar ini, dan enam kali pula usulan itu menghilang begitu saja, tanpa kejelasan, tanpa tanggapan, tanpa realisasi sedikit pun di lapangan.
Masyarakat tidak bisa tidak bertanya-tanya: ke mana sebenarnya aspirasi mereka disalurkan? Ke mana perginya dokumen-dokumen usulan yang telah disusun dengan harapan tinggi? Pergantian pimpinan daerah dan anggota legislatif telah terjadi beberapa kali, namun nasib jalan mereka tidak pernah masuk dalam skala prioritas. Janji-janji yang disampaikan saat mendekati masa pemilu lenyap begitu masa jabatan dimulai. Warga merasa bukan sekadar terabaikan, melainkan dianggap tidak ada.
“Apakah suara kami tidak terdengar karena kami hanya warga kecil di pinggiran kabupaten? Atau memang pembangunan di Mukomuko hanya berjalan di tempat-tempat yang terlihat dari jendela kantor dinas?” ujar warga lainnya dengan ketus.
BAHAYA SEMAKIN NYATA: NYAWA WARGA JADI TARUHAN
Ini bukan sekadar soal permukaan jalan yang tidak rata. Ini soal keselamatan nyawa manusia. Kondisi Jalan Pondok Lama kini telah mencapai titik mengkhawatirkan: bahu jalan amblas tajam, tidak ada pagar pengaman, penerangan jalan minim, dan saat gelap malam — terutama saat jamaah berjalan kaki menuju masjid untuk menunaikan ibadah Subuh — risiko terperosok dan jatuh sangat nyata. Beberapa warga sudah pernah mengalami hal tersebut dan terluka.
Masyarakat bertanya dengan cemas: harus berapa banyak korban yang jatuh, harus ada nyawa yang melayang, baru pemerintah daerah membuka mata dan turun ke lapangan? Apakah pencegahan yang murah dan mendesak kalah penting dibanding belas sungkawa yang datang terlambat dan tak bermakna setelah tragedi terjadi?
Tokoh masyarakat secara tegas mendesak Kepala Desa Lubuk Sanai dan Camat XIV Koto untuk tidak sekadar mendengarkan dan mencatat keluhan ini. Mereka diminta berani menyampaikan langsung kepada Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Mukomuko: turunlah ke lapangan sendiri. Lihatlah dengan mata kepala sendiri bagaimana warga Anda berjuang melewati jalan ini setiap hari. Jangan menunggu laporan yang diperhalus di ruangan ber-AC.
KEWENANGAN JELAS, TINDAKAN TAK ADA — DI MANA TANGGUNG JAWABNYA?
Secara regulasi dan kewenangan, persoalan ini seharusnya tidak rumit sama sekali:
- Jika berstatus Jalan Kabupaten: Maka Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko memiliki kewajiban mutlak untuk memasukkannya ke dalam APBD dan menindaklanjuti perbaikannya. Tidak ada alasan yang dapat diterima untuk menunda hal ini selama enam tahun.
- Jika berstatus Jalan Desa: Maka pemerintah desa dapat memprioritaskan perbaikannya secara bertahap melalui Dana Desa, sekaligus mengajukan usulan peningkatan status kepada pemerintah kabupaten mengingat pentingnya fungsi jalan ini bagi akses lintas warga.
- Program Inpres Jalan Daerah: Pemerintah Kabupaten memiliki jalur resmi untuk mengajukan perbaikan jalan yang terhubung langsung dengan Jalan Nasional Lintas Bengkulu–Padang ke pemerintah pusat. Mengapa jalur ini tidak ditempuh untuk Jalan Pondok Lama?
- Fungsi Pengawasan DPRD: Anggota DPRD dari daerah pemilihan XIV Koto memegang mandat rakyat untuk memperjuangkan aspirasi ini masuk ke dalam Pokok-Pokok Pikiran dan diawasi pelaksanaannya. Jeritan warga ini adalah amanah yang tidak boleh dibiarkan terabaikan.
SERUAN TEGAS: ENAM TAHUN CUKUP, SEKARANG HARUS ADA TINDAKAN NYATA
Kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Dinas PUPR, dan seluruh anggota DPRD — dengarkanlah jeritan warga Lubuk Sanai ini. Pembangunan bukan hanya tentang proyek besar yang terlihat di berita utama. Pembangunan juga berarti jalan yang aman bagi warga untuk beribadah, jalan yang layak bagi anak-anak untuk berangkat sekolah, jalan yang tidak memakan korban nyawa setiap harinya.
Enam tahun penantian yang sia-sia sudah cukup. Warga Lubuk Sanai tidak meminta kemewahan. Mereka hanya meminta hak dasar mereka: akses jalan yang aman dan layak. Jika ada alasan teknis, sampaikanlah secara terbuka. Jika ada kendala anggaran, carilah solusi yang transparan. Tapi jangan biarkan usulan rakyat hilang begitu saja tanpa kejelasan apa pun selama enam tahun berturut-turut.
Keadilan pembangunan tidak boleh hanya menjadi jargon kampanye. Ia harus terasa di setiap jengkal jalan yang dilewati rakyat, termasuk di Jalan Pondok Lama, Desa Lubuk Sanai.
Warga menunggu. Dan mereka tidak akan diam saja jika jawaban yang diterima masih berupa keheningan.
(Tim/Red PPWI Bengkulu)