Rejang Lebong -Untuk memuluskan jalannya paket non tender proyek barang dan jasa pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong tiga oknum lurah dalam satu kecamatan meminta fee awal proyek yang akan diloloskan pada penyedia barang dan jasa pemerintah,Perbuatan meminta fee ini terungkap dengan team investigasi lembaga pemantau keuangan negara ( PKN ) Rejang Lebong.
Diketahui alasan tiga oknum lurah dalam satu kecamatan ini minta fee pada kontraktor tersebut untuk biaya memenangkan R menjadi DPR provinsi Bengkulu hingga tiga oknum lurah tersebut melakukan meminta fee awal dari kontraktor
Terkait hal tersebut, salah satu penyedia jasa konstruksi di Rejang Lebong mengatakan, perbuatan meminta fee dalam sebuah proyek merupakan hal yang biasa di instansi pemerintah.
Ia mengaku, selama bekerja sebagai kontraktor selalu memberikan fee pada dinas yang memiliki kontrak. Permintaan ini biasanya diajukan di awal tender dan seusai pekerjaan selesai.
“Kalau tidak seperti itu kita tidak dapat,” ungkapnya pada team investigasi lembaga www.pknri.com Jumat (13/12/2024).
Perbuatan meminta fee atau sogokan ini bahkan telah dimulai sejak informasi pengadaan dimulai. Pemilik kontrak biasanya menghubungi kontraktor terkait adanya tender yang bakal diikuti.
Kontraktor yang dihubungi dijanjikan akan lolos dalam seleksi tender dengan syarat menyerahkan sejumlah uang pada dinas atau bagian pengadaan kontrak. Besaran fee biasanya berkisar 10 sampai 15 persen dari nilai kontrak.
“Dari awal tender sudah diminta. Ini biasanya setelah tinggal tiga besar dari peserta yang ikut tender. Bahkan kadang, baru informasi saja kita sudah diminta,” katanya.
Permintaan ini umumnya datang dari bagian pengadaan maupun orang suruhan dari instansi yang memiliki kontrak. Uang yang diberikan diduga mengalir ke kepala instansi hingga kepala daerah.
“Sudah jadi rahasia umum. Semuanya minta. Dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota,,
red team