Mukomuko, 11 November 2026 — Menyusul bergulirnya pemberitaan baik di media lokal maupun nasional terkait keresahan masyarakat Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mukomuko akhirnya memberikan penjelasan resmi kepada awak media. Pemberitaan yang telah viral beberapa hari ini menyoroti keluhan warga yang menyebutkan usulan perbaikan Jalan Pondok Lama telah diajarkan ke forum Musrenbang selama enam tahun berturut-turut, sekaligus kekecewaan masyarakat yang menilai jalan tersebut belum tersentuh perbaikan sejak tahun 2014 hingga saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, S.T., M.T., memberikan keterangan tegas dan transparan di hadapan awak media:
“Kami telah mencermati laporan pengaduan dari perwakilan masyarakat Desa Lubuk Sanai. Perlu kami sampaikan secara terbuka bahwa kami sebagai Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko telah mengusulkan perbaikan Jalan Pondok Lama dan usulan tersebut telah masuk ke dalam Rencana Kerja Anggaran (Renja) APBD Tahun Anggaran 2027. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian apakah anggaran tersebut akan tersedia atau tidak.”
Apriansyah menjelaskan lebih lanjut bahwa usulan tersebut telah sampai pada tahap pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten Mukomuko. Kendati demikian, pihaknya belum dapat memastikan hasil akhir dari pembahasan tersebut:
“Sebab kami dari Dinas PUPR tidak dilibatkan secara langsung pada saat pembahasan di tahap tersebut berlangsung, sehingga kami belum mengetahui dengan pasti kepastian mengenai pengajuan Jalan Pondok Lama Desa Lubuk Sanai untuk tahun 2027 ini. Bukan berarti kami tidak mengajukannya — kami sudah ajukan. Namun terealisasi atau tidaknya untuk tahun 2027, sampai saat ini kami belum bisa memastikan.”
PENJELASAN INI JAWAB PERTANYAAN MASYARAKAT, NAMUN MEMUNCULKAN PERTANYAAN BARU
Pernyataan resmi ini setidaknya menjawab satu hal penting yang selama ini menjadi keresahan masyarakat: usulan mereka tidak hilang begitu saja, dan Dinas PUPR telah mengakomodasinya dalam usulan anggaran tahun berikutnya. Namun di saat yang sama, penjelasan ini juga memunculkan pertanyaan yang tidak kalah penting:
Jika usulan sudah masuk pembahasan TAPD dan Banggar DPRD, mengapa belum ada kepastian? Mengapa instansi pengusul pun tidak dilibatkan dan tidak mengetahui hasil pembahasan? Dan yang terpenting — apakah enam tahun penantian masyarakat harus diperpanjang lagi menunggu kepastian yang belum terjawab di tahun 2027?
Masyarakat berhak mengetahui secara jelas dan terbuka: di tahap mana kendala sebenarnya berada? Di meja siapa prioritas ini tertunda? Dan kapan keputusan akhir akan disampaikan kepada publik secara transparan?
HARAPAN MASYARAKAT: KEPASTIAN, BUKAN HANYA JANJI
Penjelasan dari Dinas PUPR ini patut diapresiasi sebagai langkah keterbukaan informasi. Namun bagi warga Desa Lubuk Sanai, yang paling dinantikan bukanlah status di atas kertas, melainkan kepastian kapan aspal akan benar-benar terhampar di jalan yang mereka lalui setiap hari.
Enam tahun bukan waktu yang singkat. Usulan sudah ada, rencana sudah ada. Kini yang ditunggu masyarakat hanyalah satu hal sederhana: keputusan yang tegas, anggaran yang jelas, dan pelaksanaan yang nyata di lapangan. Semoga penjelasan ini menjadi awal jalan keluar, bukan alasan untuk menunda lagi.
Mata masyarakat masih terbuka. Awaiting kepastian.
(Redaksi / HD / Tim PPWI Mukomuko)