HEBOH! Anggaran Rehabilitasi Peningkatan Balai Desa, Balai Kemasyarakatan Sebesar Rp171 Juta Disorot, Warga Pertanyakan Hasil, Aparat Diminta Audit Total”.

Kepahiang– Program Pembangunan desa yang seharusnya menjadi lompatan pelayanan publik justru menuai sorotan. Anggaran sebesar Rp171.098.300 dalam APBDes Tahun Anggaran 2025 Desa Tapak Gedung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, untuk kegiatan Pengelolaan dan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai kemasyarakatan Jaringan/Instalasi kini dipertanyakan Anggaran, dan realisasinya .14/Nov/2026

Berdasarkan informasi dari sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, hasil pekerjaan di lapangan diduga tidak mencerminkan nilai anggaran yang telah dialokasikan.

Menurut sumber tersebut”, yang terlihat hanya mencari keuntungan pribadi, Sementara masyarakat mengaku dari anggaran sebesar itu tidak Mukin di habiskan, kalau kita lihat kondisi Balai tersebut. Sehingga masyarakat meminta pihak terkait untuk turun kelapangan, guna memastikan kegiatan rehabilitasi balai Kemasyarakatan dan anggaran tersebut, apa suda sesuai atau tidak. Sebagaimana yang diharapkan masyarakat” bahkan di tahun sebelum nya dugaan dijadikan lahan mencari keuntungan pribadi, pada tahun 2023/2024 Sehingga tahun 2025. terjadinya indikasi korupsi berjemaah.

Adapun hasil yang diduga,dijadikan lahan mencari keuntungan pribadi semata, di tahun 2023 dengan Pagu mencapai Rp758.537.000 dengan rincian kegiatan.

1. Drainase, Prasarana jalan lain, Total Rp225.560.000.
2. Desa Siaga kesehatan, Total Rp30.000.000.
3. Lumbung Desa dll, Total Rp280.753.000.
4. Operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana Desa, Total Rp22.750.000.
5. Peningkatan kapasitas perangkat Desa, Total Rp25.000.000.

Berikut terjadinya dugaan KKN berjemaah di Tahun 2024 dengan Pagu Rp764.290.000. adapun rincian kegiatan.

1. Jalan Usaha Tani,Total Rp 276.381.500.
2. Program Ketahanan Pangan, Total Rp181.606.000.
3. Informasi Lokal Desa, Total Rp50.000.000.
4. Pembangunan Batas Patok Tanah Desa, Total Rp29.982.400.
5. Operasional pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa, Total Rp22.800.000.
6. LPJ APBDes Untuk warga dll, Total Rp15.300.000.
7. Penyuluhan perlindungan Anak, Total Rp15.000.000.

Memasuki di Tahun 2025 dugaan kembali mencuat Heboh.dengan Pagu Rp643.832.690. adapun bentuk kegiatan.

1. Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan, Total Rp171.098.300.
2. Dana Program ketahanan Pangan, Total Rp44.200.000.
3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, Total Rp38.000.000.
4. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana Desa, Total Rp21.750.000.
5. LPJ APBDes Untuk warga dll, Total Rp13.500.000.
6. Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD, Total Rp50.000.000.
7. Makanan tambahan,kelas ibu Hamil, kelas Lansia, insentif kader posyandu, Total Rp100.199.000.

Kecurigaan semakin menguat pada proyek jalan Usaha tani dan pengadaan serta Kegiatan Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan” Beberapa warga menilai kualitas Pekerjaan di lapangan tidak mencerminkan besarnya dana yang telah dialokasikan”.

Sejumlah pertanyaan pun muncul. Di mana realisasi anggaran nya? Apakah seluruh barang yang dianggarkan benar-benar ada dan berfungsi? Apakah nilai ratusan juta telah digunakan secara efisien sesuai kebutuhan.?

Sumber juga mempertanyakan keterbukaan dokumen pelaksanaan kegiatan, mulai dari kontrak kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, hingga berita acara serah terima pekerjaan. Menurutnya, apabila dokumen dan hasil pekerjaan tidak sejalan dengan penggunaan anggaran, maka hal tersebut layak diaudit secara menyeluruh oleh aparat yang berwenang.

Tidak hanya itu, muncul pula dugaan adanya pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan tersebut. Dugaan ini dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan apakah proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa yang baik.

Apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen, pembayaran, dan hasil pekerjaan, maka penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai aturan, hasil audit juga penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Publik kini menunggu langkah nyata dari Inspektorat Kabupaten Kepahiang, aparat penegak hukum, dan instansi pengawas lainnya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan Desa terhitung Tahun 2023 Sehingga di tahun 2025″ Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan administrasi.

Hingga berita ini disusun, Pemerintah Desa Tapak Gedung dan pihak-pihak lain yang disebut belum memberikan keterangan. Ruang hak jawab dan klarifikasi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik. ( *** )